TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) membantu meningkatkan ekspor dan investasi di Indonesia.
Baca juga: Hipmi Undang Jokowi dan Sandiaga Buka Bersama Besok Sore
"Problem besar yang kita hadapi dalam berpuluh tahun dan belum terpecahkan sejak lama adalah neraca transaksi berjalan yang selalu defisit. Neraca perdagangan kita yang selalu defisit. Ini problem yang sudah jelas kita paham, jelas masalahnya, namun ini tidak pernah selesai," kata Jokowi di acara silaturahmi nasional dan buka puasa bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Minggu, 26 Mei 2019.
Hadir juga dalam acara tersebut Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono Agung Laksono, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Rosan Roeslani serta para ketua HIPMI daerah.
"Ini juga yang jadi konsen kita dengan KADIN dan HIPMI dan Apindo dan asosiasi agar 'problem' ini yang sudah berpuluh puluh tahun bisa diselesaikan agar stabilitas ekonomi bisa dijaga. Kuncinya hanya dua: peningkatan ekspor dan kedua investasi yang harus meningkat," kata Jokowi.
Kedua hal itu menjadi pekerjaan besar pemerintah dan pengusaha. "Sehingga saya ajak kepada seluruh rekan HIPMI agar dua hal kunci tadi bisa dikerjakan. Baru kita menapak pada tahapan keempat berikutnya entah pemimpinnya siapa yakni era teknologi dan inovasi. Tanpa hal tersebut, jangan bermimpi kita memiliki Indonesia emas di 2045 yakni ekonomi 4 besar terkait di dunia," ungkap Jokowi.
Dalam periode kepemimpinan keduanya pada 2019-2024, Presiden mengaku bahwa ia akan merumuskan program kerja dengan lebih kongkrit. "Dalam 5 tahun ini pemerintah fokus dan konsen pada infrastruktur, baik pelabuhan airport jalan pembangkit listrik karena kalau kita pergi dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote betapa setiap pulau butuh pelabuhan dan jalan dan banyak sekali konektivitas antarkabupaten belum sambung apalagi antarkecamatan karena antarprovinsi ada yang belum sambung. Ini pekerjaan besar kita sehingga dalam 5 tahun ini konsentrasi kita pada pembangunan infrastruktur," ujarnya.
Setelah konektivitas antar wilayah tersambung melalui infrastruktur, ia pun memesankan kepada para kepala daerah baik gubernur, bupati walikota, pemda untuk menyambungkan wilayah mereka ke kawasan-kawasan ekonomi.
"Disambungkan dengan sentra industri kecil, atau pariwisata sehingga bisa menumbuhkan ekonomi daerah. Juga dengan pusat produksi baik pertanian atau perkebunan. Ini tugas pengusaha melanjutkan apa yang sudah dikerjakan pemerintah dengan bangun pusat ekonomi," ungkap Jokowi.
Program kedua yang akan dilakukan pada pemerintahannya yang kedua adalah reformasi birokrasi dan reformasi struktural termasuk dengan menyederhanakan perizinan.
"Kita memiliki terlalu banyak lembaga sehingga saling tumpang tindih. Jadi lembaga tidak efisien. Ini tugas kita yang mudah-mudah sulit," ungkap Presiden.
Menurut Presiden, dalam 5 tahun pemerintahannya, ia sudah membubarkan 23 lembaga yang dilihat tidak relevan dengan waktu dan zaman. Ke depan akan lebih banyak lembaga yang memang akan dihapus dan ditiadakan.
"Ketiga, pembangunan SDM Kalau tidak dikerjakan kita akan masuk pada 'middle income trap' atau jebakan negara berpendapatan menengah ini kita tidak mau sehingga pembangunan SDM adalah mutlak harus dikerjakan," ujar dia.
Ia mengatakan "link and match" antara industri dan pendidikan sangat dibutuhkan. "Saya harap HIPMI ada kerjasama antara kementerian dan pemda dalam rangka pembangunan SDM sehingga 5 tahun ke depan upgrade terlihat. Beasiswa juga akan kita berikan baik dalam dan luar," ungkap Jokowi.
ANTARA
